Pertahanan udara Indonesia masih terogolong miskin akan pesawat tempur yang memadai untuk mengamankan kedaulatan melalui udara. Namun pembelian pesawat termpur Sukhoi masih menjadi catatan yang masih dipertanyakan. Pemerintah berencana meminjam dana luar negeri dalam jumlah besar untuk membeli enam Pesawat Sukhoi. Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Tubagus Hasanudin, mengingatkan agar pemerintah transparan dalam penggunaan dana pembelian pesawat buatan Rusia tersebut.
"Untuk pembelian itu (Pesawat Sukhoi) harus transparan dan relatif murah, sesuai harga pasaran, lalu suku cadangnya pun pada harga yang normal," kata Tubagus di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (15/3/2012).
Menurut Tubagus, DPR menyetujui rencana pembelian enam Pesawat Sukhoi tersebut. Namun, DPR meminta pemerintah untuk transparan dalam penggunaan dana pembelian pesawat tersebut.
"Untuk pembelian itu sih setuju. Pesawat tempur itu tidak bisa dia cuma 5 atau 6 buah. Minimal itu satu skuadron. Skuadron sukhoi itu adalah 16, baru ada 10 jadi kita perlu 6 lagi. Nah untuk pembelian itu harus transparan," jelasnya.
Untuk menjaga transparansi penggunaan dana tersebut, Komisi I DPR berencana untuk mengajak Indonesia Corruption Watch (ICW) dalam pembahasan pembelian pesawat dengan Menteri Pertahanan. ICW bersama beberapa LSM lainnya adalah pihak yang mengadukan tentang kejanggalan harga pembelian pesawat Sukhoi kepada Komisi I.
"Kita akan pertanyakan dan kalau perlu kita hadirkan rekan-rekan dari ICW dan yang lainnya. Semua akan kita clearkan jadi tidak perlu ditutup-tutupi," jelasnya.
Selain itu, Komisi I juga berencana memanggil perusahaan yang menjadi agen pemerintah dalam pembelian pesawat tersebut untuk memastikan harga.
0 Komentar Komisi I DPR Minta Proses Pembelian Pesawat Sukhoi Transparan
Post a Comment